INFOINAJA.ID, BANJARMASIN – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) Kalimantan Selatan merayakan milad organisasi ke-51 tahun. Peringatan ini diikuti seluruh cabang IWAPI di kabupaten dan kota, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pondasi transformasi digital ekonomi perempuan melalui sinergi lintas sektor, menuju Indonesia Emas 2045.

Perayaan milad ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan terhubung langsung dengan IWAPI Pusat secara jaringan daring. Di Kalimantan Selatan, peringatan milad ke-51 IWAPI dipusatkan di Resto Lima Rasa, Kota Banjarmasin, Selasa (10/2/2026).

Ketua DPD IWAPI Kalimantan Selatan, Hj. Shinta Laksmi Dewi, mengatakan bahwa di usia ke-51 tahun ini, IWAPI terus memperkuat pondasi transformasi digital bagi para perempuan pengusaha.

“Pemanfaatan platform digitalisasi saat ini sudah menjadi kebutuhan penting dalam pengembangan usaha. Perempuan pengusaha di daerah juga harus mampu beradaptasi agar bisa bersaing di pasar yang semakin modern,” ujar Shinta.

Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan IWAPI Kalimantan Selatan untuk mendorong digitalisasi usaha, salah satunya melalui kerja sama dengan pemerintah daerah. Upaya tersebut meliputi penguatan wawasan pelaku usaha terkait digitalisasi komersial, pengembangan sistem pendukung bisnis, hingga pelatihan dan pendampingan pemanfaatan platform digital.

Saat ini, lebih dari 400 pengusaha perempuan tergabung dalam IWAPI Kalimantan Selatan. Jumlah tersebut diharapkan dapat menjadi kekuatan dalam mendorong pertumbuhan serta pengembangan ekonomi digital di daerah.

“Kami berharap IWAPI dapat terus berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan, melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan usaha yang efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Selain mendorong adopsi teknologi digital, Shinta menegaskan bahwa peningkatan kapasitas, kreativitas, serta daya saing pengusaha perempuan daerah juga menjadi fokus utama IWAPI ke depan.

Ia juga menilai IWAPI memiliki peran strategis sebagai mitra sinergis pemerintah daerah, khususnya dalam merumuskan dan menjalankan program pembangunan ekonomi masyarakat.

(Kko)